Sitompul, Henry Raymond (2006) Keadilan Menurut John Rawls. Masters thesis, Driyarkara School of Philosophy.
![[img]](http://repo.driyarkara.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Titlepage, contents, abstract, bibliography)
henry.pdf - Accepted Version Download (2MB) |
Abstract
Tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan perkembangan pemikiran Rawls tentang prinsip keadilan sebagai fairness. Dalam bukunya yang pertama, yakni A Theory of Justice, Rawls menjelaskan bahwa prinsip keadilan sebagai fairness dapat menjamin kebebasan yang setara dalam masyarakat sebagai suatu kerjasama sosial. Prinsip ini dipilih pada posisi asali di balik selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls tentang selubung ketidaktahuan dalam posisi asali menyebabkan prinsip keadilan menjadi asas tunggal di dalam masyarakat. Dengan ini, ciri masyarakat plural tidak ditemukan lagi. Rawls tidak mau hal ini terjadi. Oleh karena itu, dia mengubah pandangannya dalam buku Political Liberalism tentang prinsip keadilan sebagai fairness. Baginya, prinsip keadilan itu merupakan konsepsi politik yang diterapkan dalam kehidupan politik. Tujuannya adalah untuk menjaga agar dalam kehidupan politik, kebebasan warganegara tetap terjamin. Supaya hal ini terjadi, dalam masyarakat, konsensus yang saling meliputi, pertimbangan publik dan pembenaran publik harus berfungsi. Fungsi tersebut kelihatan jelas dalam demokrasi kepemilikan, konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Rawls dalam buku Justice As Fairness: A Restatement. Hanya sayang Rawls tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai tentang sistem demokrasi kepemilikan. Walaupun demikian ajaran Rawls ini sangat berguna untuk membangun masyarakat plural sebagai sistem kerjasama yang fair. Kata-kata kunci: prinsip keadilan sebagai fairness, pribadi bermoral, masyarakat yang tertata baik, posisi asali (original position), selubung ketidaktahuan (veil of ignorance), keseimbangan refleksif (reflective equilibrium), doktrin komprehensif, konsepsi politik, konsensus yang sating meliputi (overlapping consensus), pertimbangan publik (public reason), pembenaran publik (public justification), demokrasi kepemilikan (property-owning democracy), masyarakat tertata baik (well-ordered society)
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General) A General Works > B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General) H Social Sciences > HM Sociology |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Pascasarjana Filsafat |
| Depositing User: | ThM .- |
| Date Deposited: | 28 Mar 2022 04:13 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 04:13 |
| URI: | http://repo.driyarkara.ac.id/id/eprint/631 |
Actions (login required)
 |
View Item |
